Faktual.Net, Kendari, Sultra – Relawan ASR yang tergabung dalam Gerakan Sultra Maju (GSM) menyayangkan sikap pemerintah Kota Kendari yang menurunkan atribut Andi Sumangerukka (ASR) secara paksa.
Sikap Pemkot Kendari itu diduga dipengaruhi oleh motif atau tekanan politik.
“Kami menduga ada motif politik atas masifnya banner ASR. Sehingga diturunkan secara paksa,” ungkap Koordinator Relawan ASR-GSM Muh. Idil.
Pihaknya mempertanyakan sikap dari Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari yang menurutnya tidak konsisten dan terkesan tebang pilih.
“Kenyataannya atribut ASR justru diturunkan secara paksa oleh Pemkot. Dalam konteks ini kami menduga bahwa penurunan secara paksa atribut ASR bermotif atau ada tekanan politik,” ungkap Muh. Idil, Kamis (29/10).
Muh. Idil, menyatakan pihaknya sudah mengantongi izin dan membayar retribusi kepada Pemkot Kendari dan telah memenuhi semua prosedur perizinan. Atribut-atribut ASR yang dipasang beberapa hari terakhir di Kota Kendari, memang terlihat masif di berbagai sudut kota.
“Sebelum pasang atribut ASR, kami terlebih dahulu meminta izin dan membayar retribusi kepada Pemkot melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kendari. Kami juga sudah mengantongi izin pemasangan,” ujar Idil.
Padahal sudah banyak atribut, masi dia, misalnya seperti kepunyaan Partai Nasdem yang terpasang di pohon pada sejumlah taman Kota, serta atribut dari politisi, atau iklan mobil, rumah, aplikasi kendaraan online dan lain-lain yang dipasang di pohon, tiang listrik dan taman kota di Kota.
Kenapa yang diributkan hanya atribut ASR. Padahal sudah mengantongi izin dan membayar retribusi. Hal ini dip
“Kami mempertanyakan sikap dari Kabid DLHK yang berencana turunkan atribut ASR di Kota Kendari, yang menurut kami tidak konsisten dan terkesan tebang pilih,” tegasnya.
Tak hanya itu, padahal sudah banyak atribut, misalnya seperti kepunyaan Partai Nasdem yang terpasang di pohon pada sejumlah taman Kota, serta atribut dari politisi, atau iklan mobil, rumah, aplikasi kendaraan online dan lain-lain yang dipasang di pohon, tiang listrik dan taman kota.
“Kenapa yang diributkan hanya atribut ASR dan diangkat ke media massa? Padahal kami sudah mengantongi izin pemasangan dan membayar retribusi,” tegas Idil.
Mereka juga mempertanyakan apakah atribut-atribut selain kepunyaan Relawan ASR-GSM sudah berijin atau belum. Adrian berharap agar pemkot bersikap netral, terbuka dan adil, sebab menurutnya Pemkot harus terbuka pada masyarakat. Apakah atribut selain kepunyaan Relawan ASR-GSM, mereka membayar retribusi kepada Pemkot dan mengantongi izin pemasangan atau tidak.
“Apakah atribut-atribut tersebut sudah mengantongi izin dan membayar retribusi kepada Pemkot atau belum? Dalam Konteks inilah kami berharap agar pemkot bersikap netral, terbuka dan adil,” ujarnya.
Perlu diketahui, GSM adalah sebuah wadah dari Relawan yang berasal dari masyarakat kalangan bawah yang dalam pelaksanaan programnya dilakukan secara sukarela dalam segala hal termasuk pemasangan Atribut ASR, dan perlu diketahui bila GSM ini tidak ada kaitannya langsung dengan ASR, murni gerakan sukarela dan partisipasi masyarakat arus bawah Sultra. (Red).
